RABU, 12 JANUARI 2011 | 00:27 WITA | 191763 Hits
Share |

Kelangkaan dan Alokasi Sumber Daya Air
Oleh: Suriyanti H Salama (Dosen Fakultas Pertanian UMI Makassar)
Water scarcity (kelangkaan air) dan water sharing (alokasi sumber daya air) kini menjadi isu global yang sangat serius pasca perang dingin. Bahkan diperkirakan di masa depan perang terjadi karena air, bukan lagi politik (the next war will be over water, not politics). Ya, kelangkaan air semestinya diwaspadai sebagai bencana.

Ia berpotensi sebagai sumber konflik antarsektor, antarwilayah bahkan antarnegara. Konflik ini dapat melibatkan berbagai pihak dan berbagai kepentingan yang melatar belakanginya. Hal tersebut dapat terjadi karena kelangkaan sumber daya air dapat dijadikan sebagai sarana pengendali berbagai kepentingan.

Pertanyaannya, bagaimana situasi sumber daya air di Indonesia saat ini? Secara umum, Indonesia hanya kalah dari Brasil, Rusia, China dan Kanada. Potensi ketersediaan air permukaan (terutama sungai) kurang lebih 15.500 m3/kapita/tahun, atau jauh melebihi rata-rata dunia yang hanya 600 m3/kapita/tahun.

Meski begitu, Indonesia diprediksikan sebagai salah satu negara yang akan mengalami krisis air pada 2025. Penyebabnya adalah kelemahan dalam manajemen sumber daya air dan pemanfaatannya yang sangat tidak efisien.

Sumber daya air Indonesia yang melimpah sangat bervariasi menurut ruang dan waktu. Pulau Jawa misalnya, dengan jumlah penduduk dua per tiga dari total jumlah penduduk Indonesia, hanya memiliki ketersediaan air tawar 4,5 persen dari total potensi air tawar nasional.

Artinya, Pulau Jawa selalu mengalami defisit dalam memenuhi kebutuhan air untuk penduduknya. Dan itu, terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada akhirnya akan mengundang bencana water scarcity jika tidak ada upaya konservasi dan efisiensi dalam pemanfaatannya.

Bagi wilayah lain di Indonesia, situasi yang sama dapat pula terjadi. Meskipun saat ini masih mengalami surplus air, namun ada kecenderungan pasokan air semakin menurun dan menunjukkan fluktuasi yang tajam pada musim hujan dan musim kemarau.

Begitupun potensi air pada dam-dam utama di Indonesia mengalami penurunan kapasitas tampung kurang lebih 20-30 persen dibandingkan potensi yang direncanakan pada awal pembangunan dam tersebut (Syarief,2003).

Situasi lain yang dihadapi terkait sumber daya air di Indonesia adalah pencemaran air permukaan (sungai, danau, waduk) dan air bawah permukaan serta penurunan tinggi muka air bawah permukaan. Kondisi ini menyebabkan kualitas air semakin memburuk.

Indikator buruknya sumber daya air ini dapat dilihat pada peristiwa amblasan jalan-jalan di kota besar seperti Jakarta akibat pemanfaatan air bawah permukaan, perubahan tingkat salinitas sumur-sumur penduduk akibat intrusi air laut ke daratan, menurunnya kualitas air sungai dan lahan pertanian karena cemaran limbah industri serta tercemarnya sumur-sumur dangkal di kota-kota besar karena bakteri coli dari bocoran septic tank dan tempat pembuangan akhir sampah.

Pemanfaatan Air Antarsektor

Kebutuhan air untuk industri dan rumah tangga diproyeksikan meningkat hingga 3.311 juta m3 pada 2025. Bahkan diperkirakan pada kurun waktu yang sama, sektor ini akan mengambil porsi air untuk sektor pertanian kurang lebih 25 persen. Padahal sektor pertanian merupakan pengguna air terbesar di antara sektor –sektor pengguna air lainnya.

Hal tersebut secara langsung akan memengaruhi sistem kinerja dan produksi pertanian. Jika terjadi pembiaran, maka dalam jangka panjang akan memicu konflik horizontal maupun vertikal dalam alokasi dan distribusi air. Kondisi ini akan mendorong masyarakat masuk dalam perangkap krisis air.

Berbagai sumber menyatakan bahwa dua permasalahan penting terkait penggunaan air antarsektor yang meresahkan masyarakat, khususnya pada masyarakat petani dan masyarakat kelas bawah yaitu (1) penguasaan mutlak terhadap sumber mata air oleh sektor tertentu yang tidak terkendali, serta (2) belum tersedianya pola, sistem, dan mekanisme dalam penetapan water sharing, implementasi, pemantauan dan penyelesaian konflik.

Fakta terkait konflik penggunaan air misalnya antara kebutuhan air irigasi dan stakeholder, misalnya PDAM atau Industri. Ketika terjadi peningkatan pengambilan air dan debit aliran untuk pasokan air bersih oleh PDAM, maka akan mengakibatkan penurunan distribusi air irigasi untuk petani.

Padahal jika distribusi pasokan air irigasi mengalami penurunan hingga 25 persen saja, maka konsekuensi logisnya adalah tidak terpenuhinya kebutuhan air pada tanaman padi pada periode pertumbuhannya dan selanjutnya berdampak pada risiko kegagalan panen. Kejadian seperti ini akan lebih parah lagi pada saat El Nino tiba, yang akan mengakibatkan terganggunya sustainability budi daya sawah irigasi dan penurunan hasil yang sangat signifikan.

Fakta lain terkait aspek implementasi dan kebijakan terutama dalam mekanisme distribusi dan kontrol, alat serta pengawasan distribusi air untuk berbagai sektor serta perangkat undang-undang yang dapat mendukung implementasi tersebut.

Proportional Water Sharing

Proportional water sharing terkait alokasi dan distribusi air secara proporsional meliputi alokasi air untuk sektor pertanian, munisipal, industri dan lingkungan. Dim ana pengaturannya disesuaikan kaidah-kaidah dalam pengelolaan sumber daya air, keberlanjutan pemanfaatan sumber daya air dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan kepentingan ekonomi yang selaras dan seimbang.

Bentuk manifestasi dari konsep water sharing ini salah satunya telah dituangkan dalam UU No 7 Tahun 2004 yang mengatur tentang sumber daya air. Namun tampaknya UU ini belum memberikan perlindungan yang baik terhadap pendistribusian secara proporsional. Penyebabnya; pertama, tidak jelasnya konsep tentang air pertanian, industri, air minum dan tenaga listrik di lapangan.

Kedua, alokasi yang tidak tepat sasaran terutama dalam distribusi dan waktu distribusi. Ketiga, lemahnya kontrol pemerintah dan besarnya peluang yang diberikan kepada pihak swasta untuk mengeksploitasi air.

Untuk menghindari malapraktik dalam implementasi proportional water sharing, maka penetapan alokasi penggunaan air masing-masing stakeholder hendaknya senantiasa mempertimbangkan potensi sumber daya air dalam hal volume yang tersedia menurut ruang dan waktu serta permintaan dari berbagai pemangku kepentingan dengan segala konsekuensi logis dan risiko paling minimum.

Selain itu, hak guna air perlu dirinci untuk memberikan jaminan air untuk pertanian secara berkelanjutan. Begitupun dalam penyusunan peraturan pemerintah perlu penjabaran secara rinci agar penyalahgunaan dan salah interpretasi oleh berbagai pihak untuk kepentingan terbatas dapat diantisipasi dan diminimalkan.

Pemanfaatan air secara efisien dan rasional terhadap sumber daya air yang semakin terbatas perlu segera dilakukan. Pemerintah hendaknya memfasilitasi pengguna air dalam melaksanakan konservasi air. Inovasi teknologi panen air dan teknologi konservasi air perlu dilakukan. Begitupun dalam pembagian air secara adil (proportional water sharing) harus segera dilaksanakan.

Karena, masalah ini terkait dengan sistem, besaran dan stakeholder yang terlibat. Oleh karenanya, perlu deteksi dini (early warning) terhadap konflik dan antisipasi permasalahannya, mekanisme distribusi dan kontrol serta juri yang adil dan profesional, sehingga air yang menjadi kebutuhan paling urgen bagi manusia ini dapat dipergunakan secara berkelanjutan. (*)

KOMENTAR BERITA "Kelangkaan dan Alokasi Sumber Daya Air "


Redaksi: redaksi@fajar.co.id
Informasi pemasangan iklan
Hubungi Mustafa Kufung di mus@fajar.co.id
Telepon 0411-441441 (ext.1437).